Pemagaran Lahan di Urutsewu Tetap Dilakukan

Pemagaran Lahan di Urutsewu Tetap Dilakukan

Pemagaran Lahan di Urutsewu Tetap Dilakukan

KODIM 0709/KEBUMEN – Dandim 0709/Kebumen Letnan Kolonel Inf Putra Widyawinaya, S.H menyatakan, pemagaran lahan Negara di wilayah Urutsewu tahun ini akan tetap dilaksanakan. Menurut dia, untuk tahun ini sudah memasuki tahap kedua sepanjang 8 Km di lima desa. Sebelumnya, kata dia, pemagaran tahap satu telah selesai dibangun di enam desa dengan panjang yang sama, 8 Km.

Dia merinci, lahan atau daerah latihan TNI-AD itu sepanjang 23 Km dengan lebar 500 meter. Menurut dia, sesuai surat dari Kementerian Keuangan tahun 2011, tanah itu adalah aset TNI-AD. Dia menyebutkan bisa dicek di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun sertifikasi yang dilaksanakan saat ini masih bertahap untuk tempat tertentu. “Bukti kepemilikan sudah ada diakui dan disahkan oleh pemerintah. Saya tanya kepada masyarakat buktinya mana ? Sampai detik ini saya belum pernah diperlihatkan dalam bentuk yang asli,” katanya usai audiensi, Rabu (8/7).

Letkol Inf Putra mengatakan, dalam menghadapi masalah itu pihaknya mengedepankan komunikasi persuasif. Dia mengungkapkan sampai sekarang pihaknya melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada masyarakat untuk memahami status tanah tersebut. Menurutnya, pihaknya tak melarang apabila ada aspirasi masyarakat yang menyampaikan bahwa TNI-AD telah melakukan penyalahgunaan terhadap lahan di Urutsewu. Hal itu selama dilakukan dengan cara persuasif, tidak anarkis dan memiliki dasar. “Makanya kami mencoba mengamankan semua ini. Adanya pasukan bukan untuk menakuti tapi untuk mengamankan,” katanya.

Letkol Inf Putra bahkan baru tahu yang melaksanakan demo ada dua kubu. Yaitu mereka yang pro terhadap pemagaran dan kontra terhadap pemagaran lahan itu. “Saya berpikir yang disampaikan masyarakat, katanya menolak tapi ternyata tak semua menolak,” ujarnya. Dia mempersilahkan, jika masyarakat di Urutsewu memiliki dasar hukum kuat agar menggugat TNI tanpa harus melakukan aksi demonstrasi. Tujuan pemagaran hanya untuk membatasi daerah latihan TNI dengan tanah milik rakyat. Menurutnya dengan adanya batas itu akan jelas prosedur hukumnya. Juga karena faktor keamanan masyarakat. https://www.kodim0709.com

 Dandim juga menambahkan, agar seluruh Danramil dan Babinsa mulai saat ini diperintahkan untuk melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) ke para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang ada di wilayah tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk menghimbau dan mengingatkan agar masyarakat tidak ikut-ikutan masalah di Urutsewu karena keputusan pemerintah tentang kepemilikan tanah tersebut sudah jelas asset TNIAD sesuai Surat Keputusan Dirjen Kemenkeu No.S.825/KN/2011 tanggal 29 April 2011. Pemagaran hanya utk memperjelas batas tanah dan mengamankan kegiatan latihan, masyarakat masih diperbolehkan menanam setelah dipagar.  Kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap dapat dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. TNI AD akan menindak tegas siapapun yg berusaha menghalangi, merusak dan menguasai asset TNI AD dalam hal ini pagar, batas patok/tugu, tanah dan sebagainya sehingga masyarakat jangan mau diprovokasi, terhasut apalagi hanya ikut-ikutan unjuk rasa/demostrasi tanpa tahu permasalahan yang sebenarnya.

Kodim 0709/Kebumen

Website kodim0709.com merupakan situs resmi Kodim 0709/Kebumen, wadah komunikasi TNI di jajaran Kodim 0709/Kebumen dengan masyarakat Kebumen khususnya, sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. "Dalam keadaan bagaimanapun, kami selalu ada untuk rakyat..!"

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *