Sosialisasi Pembinaan RTRW Hanrat Berikan Pemahaman Prajurit

Sosialisasi Pembinaan RTRW Hanrat Berikan Pemahaman Prajurit

Sosialisasi Pembinaan RTRW Hanrat Berikan Pemahaman Prajurit

KODIM 0709/KEBUMEN, Sejumlah anggota Militer dan PNS mengikuti kegiatan pembinaan sosialisasi pembinaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Kab. Kebumen yang secara sistematis di sampaikan Akhmad Aminudin Wahid, S.T Kasi Bappeda Kab. Kebumen, Kamis (6/10/16).

Dalam sambutannya Kasi Bappeda Akhmad Aminudin Wahid, S.T  mengatakan “melalui media sosialisasi ini saya mengajak hadirin sekalian untuk berkomitmen pada terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten,  dijelaskan Amin, sesuai Perda Kab. Kebumen No. 23/2012, Pasal 40, Ayat (1), (2), (3), dan (4), di Ayat (1) : Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 huruf a meliputi :

  1. MarkasKomando Distrik Militer0709 Kebumen;
  2. Komando Rayon Militer;
  3. Polisi Resor;
  4. Polisi Sektor;
  5. Sekolah Calon Tamtama;
  6. Detasemen Kesehatan TNI;
  7. Daerah latihan TNI;
  8. Daerah latihan dan uji coba TNI;
  9. Lapangan uji coba senjata; dan
  10. Pos TNI Angkatan Laut.

Ayah (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, h, dan i meliputi:

  1. Kecamatan Mirit;
  2. Kecamatan Ambal; dan
  3. Kecamatan Buluspesantren.

Ayat (3) Peruntukan tanah di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Strategis. Kawasan Strategis (Provinsi )yang telah terbit (antara lain) :
    • Kepmen ESDM No. 2817.K/40/MEM/2006 : Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung,
    • Kepmen ESDM No. 3043.K/40/MEM/2014 (dan perubahannya) tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong,
  • Permen PU No. 15/PRT/M/2012 : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, contoh (Nasional) :
    • Perpres No. 58 Tahun 2014 : RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya,
    • Perpres No. 70 Tahun 2014 : RTR Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi,
  • Untuk RTR Kawasan Hankam Kebumen (Nasional), mengacu PP No. 68/2014 : Penataan Wilayah Pertahanan Negara,
  • Koordinasi Pusat dan Daerah UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1949 TENTANG HAL PENERIMAAN BAIK HASIL-HASIL KONPERENSI MEJA BUNDAR (INTI : menerima baik hasil-hasil Konperensi Meja Bundar mengenai penerimaan kedaulatan yang sesungguh-sungguhnya, sempurna dan tiada bersyarat oleh Republik Indonesia Serikat dari kerajaan Nederland diperlukan Undang-Undang),
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,
    • Urusan Pemerintahan Absolut (Pasal 10) sbb :
    • Pasal 10 Ayat (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
      1. politik luar negeri;
      2. pertahanan;
      3. keamanan;
      4. yustisi;
      5. moneter dan fiskal nasional; dan
    • Pasal 10 Ayat (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
      1. melaksanakan sendiri; atau
      2. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
    • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH,

PP No 68 Tahun 2014

  • Inti : PP No. 68/2014 : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

PERIZINAN PEMANFAATAN RUAN

  • LANDASAN HUKUM :
    • PP NO. 15/2010 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
      • PASAL 166 :
        • AYAT (1) : Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        • AYAT (2) : Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Menteri/menteri terkait.

PEMBERIAN IZIN DALAM PERDA KAB. KEBUMEN NO. 23/2012 : RTRW KAB. KEBUMEN TAHUN 2011-2031

  • Pasal 55 : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54ayat (1) meliputi :
    1. izin prinsip;
    2. izin lokasi;
    3. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
    4. izin mendirikan bangunan;
    5. izin lingkungan; dan
    6. izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN TEKNIS PERIZINAN DI KAB. KEBUMEN

  • PERMENDAGRI NO. 83 TAHUN 2014 : PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL,
  • PERGUB JATENG NO. 67 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DENGAN PERGUB JATENG NO 22 TAHUN 2015 : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,
  • PERBUP KEBUMEN NO. 3 TAHUN 2015 : PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA BPMPT KAB. KEBUMEN DAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KEBUMEN,

Proses Perizinan Secara Umum

  • IZIN PRINZIP, MENGACU : PERKA BKPM NO. 14/2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERKA 6/2016,
  • IZIN LOKASI , MENGACU : PERMEN ATR / KA BPN NO. 5/2015,
  • IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH , MENGACU : PERKA BPN NO. 2/2011 DAN PERMEN ATR / KA BPN NO. 17 TAHUN 2015,
  • IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, MENGACU : PERMEN PU&PR NO. 05/PRT/M/2016, DAN PERDA KAB. KEBUMEN NO. 26/2012 : BANGUNAN GEDUNG,
  • IZIN LINGKUNGAN, MENGACU : PERDA KAB. KEBUMEN NO. 8/2013 : PPLH & PERBUP  KEBUMEN NO. 49 TAHUN 2015 : IZIN LINGKUNGAN,
  • IZIN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, (CATATAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN), SEBAGAI MISAL : PERMENDAGRI NO. 83/2014 : PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (CAMAT),

PENGGUNAAN RUANG PADA KAWASAN HANKAM DILUAR KEPENTINGAN HANKAM ?

  • LANDASAN HUKUM :
    • UU NO. 3/2002 : Pertahanan Negara,
    • UU NO. 23/2014 : Pemerintahan Daerah,
    • PP NO. 15/2015 : Penyelenggaraa Penataan Ruang,
    • PP 27/2014 : Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
    • PP NO. 68/2014 : Penataan Wilayah Pertahanan Negara,
    • PERMENHAN NO. 09/2014 : Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI,
    • PERMENKEU NO. 54/PMK.06/2015 : Penataan Pemanfaatan BMN di Lingkungan TNI,
    • KEPMENKEU NO. 403/KMK.06/2013 : Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada Kementerian/Lembaga,
    • Perda Prov Jateng No. 6/2010 : RTRW Prov. Jateng Tahun 2009-2029,
    • Perda Kab. Kebumen No. 23/2012 : RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031,

UNTUK ITU, SESUAI  UU NO. 23/2014 : PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 10, AYAT (1), HURUF b, DAN PP NO. 15/2015 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, PASAL 166, AYAT (2), KEWENANGAN  (MENTERI TERKAIT) DIMAKSUD SESUAI KETENTUAN UU NO. 3/2002 : PERTAHANAN NEGARA,

Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis

  • Keppres No. 13 Tahun 2009 : Perubahan Atas Keppres No. 17 Tahun 2007 : Tim Penertiban BMN;
  • Permenkeu No. 109/PMK.06/2009 : Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dlm rangka Penertiban BMN;
  • Permen ATR / Ka BPN No. 7/2016 : Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah;
  • Permen ATR / Ka BPN No. 11/2016 : Penyelesaian Kasus Pertanahan;
  • Kepmenkeu No. 271/KMK.06/2011 : Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada Kementerian Negara/Lembaga;
  • Kepka BPN No. 227/KEP-25.2/IV/2013 : Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis;

 

 

 

 

Kodim 0709/Kebumen

Website kodim0709.com merupakan situs resmi Kodim 0709/Kebumen, wadah komunikasi TNI di jajaran Kodim 0709/Kebumen dengan masyarakat Kebumen khususnya, sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. "Dalam keadaan bagaimanapun, kami selalu ada untuk rakyat..!"

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *