Dandim 0709/Kebumen : Ikuti Vicon Pembahasan Substansi UU Cipta Kerja Bersama Pemerintah Pusat

    Dandim 0709/Kebumen : Ikuti Vicon Pembahasan Substansi UU Cipta Kerja Bersama Pemerintah Pusat

    KODIM 0709/KEBUMEN, Bertempat di Ruang Arumbinang Komplek Pendopo Rumdis Bupati Kebumen, Dandim 0709/Kebumen Letkol Kav. MS Prawira Negara Matondang, S.E M.M., bersama jajaran Forkopinda mengikuti Vicon dalam rangka pembahasan substansi Undang – Undang Cipta Kerja dengan pemerintah pusat, Rabu (14/10/20).

    Selain dihadiri Dandim 0709/Kebumen Letkol Kav MS. Prawira Negara Matondang, S.E M.M., kegiatan juga diikuti Sekda Kabupaten Kebumen H. Ujang Sugiono, S.H., Asisten 2/Setda Kebumen Drs. Nugroho Tri Waluyo, Kajari Kebumen Slamet Riyanto, S.H, M.H., Kasi 2/Idiologi dan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Kebumen Sutikno, S.E., Kasi Sengketa BPN Bapak Harun serta Kepala OPD dilingkungan Sekda Kebumen.

    Dalam Sambutannya Menkopolhukam KH. Mahfud MD menjelaskan, unjuk rasa terkait Undang Undang cipta kerja masih akan berlangsung¬† maka tugas kita memberikan pengertian tentang materi yang sebenarnya,” tutur Pak Menteri.

    Lebih lanjut dikatakan Mahfud, Pembahasan UU Omnibus law sudah dibahas berulang-ulang sehingga ada naskah yang berbeda karena diganti-gantikan dan diperbarui dan banyaknya hoak yang beredar di masyarakat. Diantaranya tentang PHK buruh dengan tidak mendapat pesangon, tentang sertifikasi halal dan tentang pesantren yang akan dijadikan badan hukum itu semua tidak benar.

    Diakhir penyampaian Menkopulhukam menegaskan bahwa sikap pemerintah terhadap para pedemo unjuk rasa diperbolehkan silahkan menyampaikan aspirasi tetapi yang anarkis tetap ditindak tegas. Terkait Hal ini diharapkan para menteri bidang terkait mediskusikan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat,” pungkasnya.

    Ditempat yang sama Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Anwar Sa’adi menegaskan bahwa mencermati masih adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja secara damai sesuai arahan Bapak Panglima TNI dari unsur TNI ikut membantu tugas Polri dan Pemda sesuai UU perbantuan kepada Polri. Monitoring terhadap perkembangan situasi di wilayah masing masing serta menghindari perbuatan anarkis yang mencoreng citra TNI dan tidak boleh terpancing dengan situasi di lapangan, ” tandasnya. (Pendim)

    Bagikan

    Mungkin Anda juga menyukai

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *